Menurut investigasi sebulan penuh dari Asiaweeks, Polisi tidak
terlibat Insiden Penembakan Mahasiswa Trisakti. Demikian petikannya: “…peluru
yg dipakai membunuh empat mahasiwa itu jenis 5,56 mm MU5 yg
dilesatkan dari senapan laras Steyr AUG. Padahal, aparat polisi yg
diterjunkan utk mengamankan demo Trisakti itu dibekali MU4.”
13 Mei 1998: Wiranto Menolak Permintaan Izin Prabowo Menurunkan Unit Pasukan Elite
Kutipan dari Asiaweeks: “Kerusuhan terus meluas di luaran. Pada
pukul 16.00 hingga pukul 17.00 WIB, kata seorang perwira tinggi,
Wiranto memerintahkan (kala itu) Pangdam Jaya Mayjen Syafrie
Syamsuddin agar mengirim pasukan utk mengontrol aksi kerusuhan yg kian
luas itu. Syafrie benar-benar menurunkan pasukannya di jalan-jalan.
Namun, ternyata dia tidak memberangkatkan atau menempatkan pasukannya
di beberapa wilayah yg sebenarnya sangat membutuhkan. Bahkan, dia
tidak memberikan perintah yg jelas kepada pasukannya itu. Mereka yg
bermarkas di wilayah barat di Jakarta diperintahkan pergi mengamankan
di wilayah timur, dan sebaliknya. Saat itulah Prabowo mendesak
Wiranto agar memberinya izin menurunkan unit pasukan elite cadangan di
ibu kota. Tetapi, Wiranto menolak.”
14 Mei 1998 : Pertemuan Di Makostrad berdasarkan tulisan wartawan Hanibal Wijayanta
Berikut Kutipannya : “….Sekitar pukul 19.00, Prabowo datang bersama
Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zein dan Danjen Kopassus Mayjen TNI
Muchdi PR. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin datang sebentar
kemudian pergi lagi…..” Kemudian Prabowo dgn tegas membantah isu
friksi dgn Wiranto. "Wiranto itu bos saya, masa saya menentang dia,"
ujarnya. Ia pun membantah isu keterlibatannya dalam penembakan
mahasiswa Trisakti. Saat ditanya Amidhan mengenai dalang kerusuhan,
Prabowo hanya berkata, "Kiri." SUMBER, baca dibawah
Berikut ini adalah tulisan saya 13 tahun yang lalu, tentang pertemuan Makostrad yang kemudian dituding oleh berbagai aktifis HAM sebagai pertemuan yang merancang kerusuhan di Jakarta... Kebetulan saat itu saya ditemani Kang Riza Sofyat --kami masih di majalah Forum Keadilan saat itu -- termasuk yang datang ke tempat itu dan bertemu dengan para tokoh yang hadir... Dari situlah saya yakin bahwa tidak benar dalam pertemuan itu mereka merancang kerusuhan di Jakarta...
Ada Apa Dengan Pertemuan Makostrad?
Jalan Merdeka Timur, 14 Mei, selepas maghrib. Hanya satu dua mobil melintasi jalan di jantung ibu kota itu. Suasana lengang namun tegang. Maklum, api kerusuhan sejak sehari sebelumnya telah membakar sebagian wilayah Jakarta. Beberapa orang prajurit menyandang senapan M-16 tampak berseliweran antara ujung stasiun Gambir hingga ujung jalan menuju masjid Istiqlal.
Ketegangan pun membayangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad). Belasan panser tampak memenuhi halaman --yang tak seperti biasanya-- dalam keadaan gelap gulita itu. Di Markas Komando Staf Komandan Garnisun (Makoskogar) Ibukota keadaan pun serupa. Hening.
Sebuah panser tiba-tiba masuk ke halaman Makoskogar. Beberapa orang penumpang turun dan melangkah menuju Kostrad lewat jalan tembus penghubung Makoskogar dengan Makostrad. Beberapa waktu sebelumnya, dari pintu belakang Makostrad masuk pula beberapa mobil tipe station wagon dan sedan. Malam itu Makostrad memang kedatangan beberapa orang tamu.
Salah satu tamu malam itu adalah pengusaha Setiawan Djody. Sekembalinya dari Ujungpandang, Djody dihubungi penyair WS Rendra. Ia diminta untuk mengatur pertemuan dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. "Saya diminta Buyung Nasution," ujar Rendra. Saat itu Djodi langsung mengontak pengusaha Fahmi Idris. "Dari dia, saya dapat kabar bahwa habis maghrib bisa bertemu Prabowo." kata Djody.
Bersama Rendra, Djody berangkat ke Makostrad petang itu, sampai di sana pukul 18.00 WIB. Waktu itu Prabowo belum tiba. Ia bersama Pangdam dan beberapa perwira tinggi sedang keliling kota dengan beberapa panser. Namun Buyung sudah datang bersama Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, pengacara Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul serta mantan ketua Walhi Zulkarnain.
Ada pula pengusaha Hashim Djojohadikusumo, anggota DPP Golkar Din Samsuddin, Fahmi Idris, pengusaha Maher Algadrie dan Farid Prawiranegara, Direktur Institut for Policy Studies (IPS) Fadli Zon, ketua MUI H Amidhan dan Mahyudin Nawawi, Ketua Pemuda Ansor Iqbal Assegaf dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajrianto Tohari. Adapula Staf Ahli Pangab Brigjen TNI Adityawarman Toha.
Hashim tiba di Makostrad pukul 17.30 WIB. "Saya sebagai adik kandung Pangkostrad ingin mencari tahu keadaan keamanan Ibukota yang sudah sangat mencekam," ujarnya. Para tokoh Islam juga beralasan ingin menanyakan sebab kerusuhan. Hashim pun sempat menanyakan tujuan kedatangan Buyung dan kawan-kawan. "Ya, mau ketemu kakakmu, Pangkostrad." ujar Buyung.
Sekitar pukul 19.00, Prabowo datang bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zein dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin datang sebentar kemudian pergi lagi. Pertemuan dilakukan, namun Din, Iqbal, Hajriyanto, H Amidan dan Mahyuddin menunggu di luar. "Kami sempat kesal karena mereka datang kemudian tapi diterima lebih awal," ujar Din.
"Apa yang bisa saya bantu," ujar Prabowo membuka pertemuan. Lalu Buyung menanyakan beberapa masalah. Djody mengaku sempat khawatir Prabowo marah, karena Buyung bertanya dengan keras soal keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Ibukota, tuntutan mundur Presiden Soeharto dan soal isu friksi Prabowo-Wiranto. "Tapi kekhawatiran saya tak terbukti," ujar Djodi.
Dengan tegas Prabowo membantah isu friksi itu. "Wiranto itu bos saya, masa saya menentang dia," ujarnya. Ia pun membantah isu keterlibatannya dalam penembakan mahasiswa Trisakti. "Saya berani bersumpah dengan Al Qur'an bahwa saya tak pernah memerintahkan penembakan itu," ujarnya. Sementara soal tuntutan agar Soeharto lengser, Prabowo tak membantah. "Kalau memang rakyat menghendaki, Pak Harto pasti tak akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan senjata," katanya.
Pertemuan berakhir sekitar pukul 20.30. Ketika itu ajudan Prabowo, Mayor M Fuad Basya mengatakan, "Rombongan ke dua..." Inilah yang didengar Fahmi Idris yang kemudian terungkap dalam testimoni TGPF. Saat itu Amidhan cs sempat masuk ke dalam ruangan, namun karena keterbatasan waktu Pangkostrad, mereka akhirnya hanya ngobrol sambil berjalan ke ruang makan bersama Buyung cs. Ketika Amidhan menanyakan siapa dalang kerusuhan, Prabowo hanya berkata, "Kiri."
Sesudah makan malam, para tamu pulang rombongan per rombongan, mulai dari Buyung, Djody, Rendra dan kawan-kawan, kemudian Fahmi Idris, lalu Amidhan dan Mahyuding, dan terakhir Din, Fadli, dan kawan-kawan dalam dua mobil panther. Iqbal tetap di Makostrad karena hendak mengantar Prabowo ke rumah Gus Dur. Sementara Prabowo, Kivlan dan Muchdi mengikuti brieffing Pangab di Makoskogar.
Brieffing berakhir lewat tengah malam. Lalu dengan mengendarai panser, Prabowo berangkat dari Makostrad ke rumah Gus Dur diantar Iqbal Assegaf.
Debu-debu pun berhamburan.
dalam sebuah komentarnya berbahasa inggris yang saya terjemahkan
Kerusuhan di INDONESIA: OPOSISI THE; AS Telah Menghabiskan $ 26 juta Sejak '95 pada penentang Soeharto20 Mei 1998Dengan Tim WeinerKetika mencoba untuk menopang Presiden Suharto, Pemerintahan Clinton juga telah memberikan dukungan kepada beberapa kelompok oposisi Indonesia yang paling penting, berharap untuk mempromosikan transisi menuju masyarakat demokratis.Uang telah datang dari Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional, lebih dikenal untuk membangun bendungan dan jalan daripada membuat jembatan untuk lawan politik pemimpin otoriter.Jumlah, $ 26.000.000 sejak tahun 1995, relatif kecil antara Inggris asing-program bantuan Amerika. Tetapi telah penting untuk kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang mendukung hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di Indonesia.Uang dari A.I.D. adalah sumber terbesar dari dukungan untuk kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan demokrasi Indonesia dan paling terkenal pengacara sipil bangsa hak. Kelompok ini memberikan nasihat hukum gratis kepada tokoh politik dan mahasiswa ditangkap oleh Pemerintah dalam krisis saat ini, jenis peran yang telah dimainkan masyarakat selama bertahun-tahun.Amerika Serikat telah membantu lembaga Indonesia hak advokat'' memantau hak asasi manusia isu, memobilisasi opini publik dan memantau kegiatan ekstralegal, korupsi dan penyalahgunaan'' miskin oleh pemerintah Suharto, kata Sharon Cromer, wakil direktur AID yang Misi di Indonesia.Dukungan itu telah membantu menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok swasta yang muncul sebagai pemimpin oposisi di Indonesia,'' meskipun mereka dibatasi oleh sistem otoriter,'' kata Ms Cromer.A.I.D. telah mendukung 30 lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, para pejabat lembaga kata. Organisasi-organisasi termasuk kelompok lingkungan hidup yang berjuang sebuah perusahaan pertambangan besar di Amerika atas nama orang-orang yang tinggal di dekat proyek perusahaan, sebuah koalisi jurnalis yang karyanya dilarang oleh Pemerintah Indonesia, sebuah kelompok hak-hak perempuan dan pondasi hak-hak konsumen.'' A.I.D. adalah pendukung keuangan terbesar dan paling aktif donor di sektor kontroversial,'' kata lembaga Kongres dalam permintaan anggaran baru-baru ini.Peter Galbraith, seorang konsultan senior mantan AID, mengatakan:'' Idenya adalah untuk mengirim pesan bahwa Amerika Serikat prihatin tentang sesuatu selain bank dan isu-isu ekonomi, bahwa kita berpikir tentang orang-orang biasa di Indonesia, dan untuk mempersiapkan transisi mungkin dari Suharto dengan apa yang kita harapkan akan menjadi sistem yang lebih demokratis dan stabil.''William Little, seorang profesor studi Indonesia di Ohio University dan mantan AID konsultan, mengatakan program tersebut telah sukses.'' Demokrasi memerlukan sebuah masyarakat sipil,'' kata Profesor Little. '' Indonesia sudah seperti Uni Soviet. Pemerintah mengontrol organisasi masyarakat sipil yang paling. Ini menciptakan mereka atau menentukan siapa pemimpin mereka. Titik program ini adalah untuk mencoba mengembangkan kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok yang sekarang memimpin angka dalam oposisi.''Dalam lima tahun terakhir, program-program seperti yang ada di Indonesia telah diciptakan oleh direktur badan, J. Brian Atwood, dalam lebih dari 25 misi di seluruh dunia di negara-negara, termasuk Guatemala, Kenya, Afrika Selatan dan Filipina.Tapi program di Indonesia mendapat kecaman dari beberapa pendukung Pemerintah DKI Jakarta saat ini, termasuk Freeport-McMoran Copper and Gold of New Orleans, investor asing tunggal terbesar di Indonesia.Freeport-McMoran berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mendukung Walhi, sebuah kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia Indonesia yang telah menyerang proyek-proyek perusahaan yang merugikan Indonesia di dekat tambang Freeport.'' Walhi mencoba untuk menutup kita,'' kata juru bicara perusahaan, Garland Robinette. '' Itu niat diakui mereka.''Meskipun tekanan kuat dari perusahaan, Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Stapleton Roy, berdiri oleh program.Gagasan di balik program tersebut, menurut Charles E. Costello, direktur Pusat Demokrasi dan Pemerintahan, AID suatu Kantor didirikan pada tahun 1993, adalah bahwa pembangunan ekonomi saja tidak dapat menciptakan masyarakat madani.'' Sistem politik Demokrat dan ekonomi pasar harus pergi bersama-sama,'' kata Mr Costello.Manusia-hak organisasi sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Indonesia mengatakan bahwa program tersebut telah tak ternilai bagi kelompok Indonesia, yang dikenal sebagai organisasi nonpemerintah, atau LSM.Direktur Asia Human Rights Watch, Sidney Jones, mengatakan program ini memberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta wawasan sebaliknya mungkin kurang.'' Itu membuat kedutaan berhubungan dengan semua LSM,'' kata Ms Jones. '' Dan tentu saja itu berguna. Hal ini juga memberikan jenis NGO'sa perlindungan.''..
Berikut ini adalah tulisan saya 13 tahun yang lalu, tentang pertemuan Makostrad yang kemudian dituding oleh berbagai aktifis HAM sebagai pertemuan yang merancang kerusuhan di Jakarta... Kebetulan saat itu saya ditemani Kang Riza Sofyat --kami masih di majalah Forum Keadilan saat itu -- termasuk yang datang ke tempat itu dan bertemu dengan para tokoh yang hadir... Dari situlah saya yakin bahwa tidak benar dalam pertemuan itu mereka merancang kerusuhan di Jakarta...
Ada Apa Dengan Pertemuan Makostrad?
Jalan Merdeka Timur, 14 Mei, selepas maghrib. Hanya satu dua mobil melintasi jalan di jantung ibu kota itu. Suasana lengang namun tegang. Maklum, api kerusuhan sejak sehari sebelumnya telah membakar sebagian wilayah Jakarta. Beberapa orang prajurit menyandang senapan M-16 tampak berseliweran antara ujung stasiun Gambir hingga ujung jalan menuju masjid Istiqlal.
Ketegangan pun membayangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad). Belasan panser tampak memenuhi halaman --yang tak seperti biasanya-- dalam keadaan gelap gulita itu. Di Markas Komando Staf Komandan Garnisun (Makoskogar) Ibukota keadaan pun serupa. Hening.
Sebuah panser tiba-tiba masuk ke halaman Makoskogar. Beberapa orang penumpang turun dan melangkah menuju Kostrad lewat jalan tembus penghubung Makoskogar dengan Makostrad. Beberapa waktu sebelumnya, dari pintu belakang Makostrad masuk pula beberapa mobil tipe station wagon dan sedan. Malam itu Makostrad memang kedatangan beberapa orang tamu.
Salah satu tamu malam itu adalah pengusaha Setiawan Djody. Sekembalinya dari Ujungpandang, Djody dihubungi penyair WS Rendra. Ia diminta untuk mengatur pertemuan dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. "Saya diminta Buyung Nasution," ujar Rendra. Saat itu Djodi langsung mengontak pengusaha Fahmi Idris. "Dari dia, saya dapat kabar bahwa habis maghrib bisa bertemu Prabowo." kata Djody.
Bersama Rendra, Djody berangkat ke Makostrad petang itu, sampai di sana pukul 18.00 WIB. Waktu itu Prabowo belum tiba. Ia bersama Pangdam dan beberapa perwira tinggi sedang keliling kota dengan beberapa panser. Namun Buyung sudah datang bersama Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, pengacara Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul serta mantan ketua Walhi Zulkarnain.
Ada pula pengusaha Hashim Djojohadikusumo, anggota DPP Golkar Din Samsuddin, Fahmi Idris, pengusaha Maher Algadrie dan Farid Prawiranegara, Direktur Institut for Policy Studies (IPS) Fadli Zon, ketua MUI H Amidhan dan Mahyudin Nawawi, Ketua Pemuda Ansor Iqbal Assegaf dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajrianto Tohari. Adapula Staf Ahli Pangab Brigjen TNI Adityawarman Toha.
Hashim tiba di Makostrad pukul 17.30 WIB. "Saya sebagai adik kandung Pangkostrad ingin mencari tahu keadaan keamanan Ibukota yang sudah sangat mencekam," ujarnya. Para tokoh Islam juga beralasan ingin menanyakan sebab kerusuhan. Hashim pun sempat menanyakan tujuan kedatangan Buyung dan kawan-kawan. "Ya, mau ketemu kakakmu, Pangkostrad." ujar Buyung.
Sekitar pukul 19.00, Prabowo datang bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zein dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin datang sebentar kemudian pergi lagi. Pertemuan dilakukan, namun Din, Iqbal, Hajriyanto, H Amidan dan Mahyuddin menunggu di luar. "Kami sempat kesal karena mereka datang kemudian tapi diterima lebih awal," ujar Din.
"Apa yang bisa saya bantu," ujar Prabowo membuka pertemuan. Lalu Buyung menanyakan beberapa masalah. Djody mengaku sempat khawatir Prabowo marah, karena Buyung bertanya dengan keras soal keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Ibukota, tuntutan mundur Presiden Soeharto dan soal isu friksi Prabowo-Wiranto. "Tapi kekhawatiran saya tak terbukti," ujar Djodi.
Dengan tegas Prabowo membantah isu friksi itu. "Wiranto itu bos saya, masa saya menentang dia," ujarnya. Ia pun membantah isu keterlibatannya dalam penembakan mahasiswa Trisakti. "Saya berani bersumpah dengan Al Qur'an bahwa saya tak pernah memerintahkan penembakan itu," ujarnya. Sementara soal tuntutan agar Soeharto lengser, Prabowo tak membantah. "Kalau memang rakyat menghendaki, Pak Harto pasti tak akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan senjata," katanya.
Pertemuan berakhir sekitar pukul 20.30. Ketika itu ajudan Prabowo, Mayor M Fuad Basya mengatakan, "Rombongan ke dua..." Inilah yang didengar Fahmi Idris yang kemudian terungkap dalam testimoni TGPF. Saat itu Amidhan cs sempat masuk ke dalam ruangan, namun karena keterbatasan waktu Pangkostrad, mereka akhirnya hanya ngobrol sambil berjalan ke ruang makan bersama Buyung cs. Ketika Amidhan menanyakan siapa dalang kerusuhan, Prabowo hanya berkata, "Kiri."
Sesudah makan malam, para tamu pulang rombongan per rombongan, mulai dari Buyung, Djody, Rendra dan kawan-kawan, kemudian Fahmi Idris, lalu Amidhan dan Mahyuding, dan terakhir Din, Fadli, dan kawan-kawan dalam dua mobil panther. Iqbal tetap di Makostrad karena hendak mengantar Prabowo ke rumah Gus Dur. Sementara Prabowo, Kivlan dan Muchdi mengikuti brieffing Pangab di Makoskogar.
Brieffing berakhir lewat tengah malam. Lalu dengan mengendarai panser, Prabowo berangkat dari Makostrad ke rumah Gus Dur diantar Iqbal Assegaf.
Debu-debu pun berhamburan.
dalam sebuah komentarnya berbahasa inggris yang saya terjemahkan
Kerusuhan di INDONESIA: OPOSISI THE; AS Telah Menghabiskan $ 26 juta Sejak '95 pada penentang Soeharto20 Mei 1998Dengan Tim WeinerKetika mencoba untuk menopang Presiden Suharto, Pemerintahan Clinton juga telah memberikan dukungan kepada beberapa kelompok oposisi Indonesia yang paling penting, berharap untuk mempromosikan transisi menuju masyarakat demokratis.Uang telah datang dari Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional, lebih dikenal untuk membangun bendungan dan jalan daripada membuat jembatan untuk lawan politik pemimpin otoriter.Jumlah, $ 26.000.000 sejak tahun 1995, relatif kecil antara Inggris asing-program bantuan Amerika. Tetapi telah penting untuk kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang mendukung hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di Indonesia.Uang dari A.I.D. adalah sumber terbesar dari dukungan untuk kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan demokrasi Indonesia dan paling terkenal pengacara sipil bangsa hak. Kelompok ini memberikan nasihat hukum gratis kepada tokoh politik dan mahasiswa ditangkap oleh Pemerintah dalam krisis saat ini, jenis peran yang telah dimainkan masyarakat selama bertahun-tahun.Amerika Serikat telah membantu lembaga Indonesia hak advokat'' memantau hak asasi manusia isu, memobilisasi opini publik dan memantau kegiatan ekstralegal, korupsi dan penyalahgunaan'' miskin oleh pemerintah Suharto, kata Sharon Cromer, wakil direktur AID yang Misi di Indonesia.Dukungan itu telah membantu menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok swasta yang muncul sebagai pemimpin oposisi di Indonesia,'' meskipun mereka dibatasi oleh sistem otoriter,'' kata Ms Cromer.A.I.D. telah mendukung 30 lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, para pejabat lembaga kata. Organisasi-organisasi termasuk kelompok lingkungan hidup yang berjuang sebuah perusahaan pertambangan besar di Amerika atas nama orang-orang yang tinggal di dekat proyek perusahaan, sebuah koalisi jurnalis yang karyanya dilarang oleh Pemerintah Indonesia, sebuah kelompok hak-hak perempuan dan pondasi hak-hak konsumen.'' A.I.D. adalah pendukung keuangan terbesar dan paling aktif donor di sektor kontroversial,'' kata lembaga Kongres dalam permintaan anggaran baru-baru ini.Peter Galbraith, seorang konsultan senior mantan AID, mengatakan:'' Idenya adalah untuk mengirim pesan bahwa Amerika Serikat prihatin tentang sesuatu selain bank dan isu-isu ekonomi, bahwa kita berpikir tentang orang-orang biasa di Indonesia, dan untuk mempersiapkan transisi mungkin dari Suharto dengan apa yang kita harapkan akan menjadi sistem yang lebih demokratis dan stabil.''William Little, seorang profesor studi Indonesia di Ohio University dan mantan AID konsultan, mengatakan program tersebut telah sukses.'' Demokrasi memerlukan sebuah masyarakat sipil,'' kata Profesor Little. '' Indonesia sudah seperti Uni Soviet. Pemerintah mengontrol organisasi masyarakat sipil yang paling. Ini menciptakan mereka atau menentukan siapa pemimpin mereka. Titik program ini adalah untuk mencoba mengembangkan kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok yang sekarang memimpin angka dalam oposisi.''Dalam lima tahun terakhir, program-program seperti yang ada di Indonesia telah diciptakan oleh direktur badan, J. Brian Atwood, dalam lebih dari 25 misi di seluruh dunia di negara-negara, termasuk Guatemala, Kenya, Afrika Selatan dan Filipina.Tapi program di Indonesia mendapat kecaman dari beberapa pendukung Pemerintah DKI Jakarta saat ini, termasuk Freeport-McMoran Copper and Gold of New Orleans, investor asing tunggal terbesar di Indonesia.Freeport-McMoran berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mendukung Walhi, sebuah kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia Indonesia yang telah menyerang proyek-proyek perusahaan yang merugikan Indonesia di dekat tambang Freeport.'' Walhi mencoba untuk menutup kita,'' kata juru bicara perusahaan, Garland Robinette. '' Itu niat diakui mereka.''Meskipun tekanan kuat dari perusahaan, Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Stapleton Roy, berdiri oleh program.Gagasan di balik program tersebut, menurut Charles E. Costello, direktur Pusat Demokrasi dan Pemerintahan, AID suatu Kantor didirikan pada tahun 1993, adalah bahwa pembangunan ekonomi saja tidak dapat menciptakan masyarakat madani.'' Sistem politik Demokrat dan ekonomi pasar harus pergi bersama-sama,'' kata Mr Costello.Manusia-hak organisasi sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Indonesia mengatakan bahwa program tersebut telah tak ternilai bagi kelompok Indonesia, yang dikenal sebagai organisasi nonpemerintah, atau LSM.Direktur Asia Human Rights Watch, Sidney Jones, mengatakan program ini memberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta wawasan sebaliknya mungkin kurang.'' Itu membuat kedutaan berhubungan dengan semua LSM,'' kata Ms Jones. '' Dan tentu saja itu berguna. Hal ini juga memberikan jenis NGO'sa perlindungan.''..
14 Mei 1998: Adanya Perusuh Dari Luar Daerah
Kutipan dari Asia Weeks: “Menurut sumber lain yg juga militer,
setelah fajar, perusuh dari Lampung, Sumatera Selatan, dipandu memasuki
wilayah ibu kota oleh pasukan Kopassus. Seorang pegawai sipil di
markas militer mengatakan, sepekan sebelum kerusuhan meletus, ratusan
pemuda Timtim dibawa dan dilatih oleh Kopassus. Mereka dibawa dgn
pesawat carteran dari Dili ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, ratusan
pemuda Timtim itu dibawa ke Jakarta dgn kereta api. Saat dimintai
konfirmasi oleh Asiaweek, maskapai menolak buka suara. Menurut mereka,
adlh kebijakan utk tidak membicarakan penerbangan tersebut."
14 Mei 1998 : Jakarta Akhirnya Dijaga Oleh Pasukan Marinir dari Surabaya
Laksamana Arief Kusharyadi berkeliling Jakarta dan tidak melihat adanya
pasukan di lapangan. Setelah itu memerintahkan pasukan Marinir dari
Surabaya datang utk mengamankan Jakarta. SUMBER
17 Mei 1998 - Prabowo bersumpah bhw dirinya tidak memerintahkan pembunuhan di Trisakti.
Kutipan dari Asia Weeks: “Pukul 10.00 WIB, pada 17 Mei, Prabowo
mengunjungi rumah Hery Hartanto, mahasiswa Trisakti yg gugur ditembak
pada aksi demo 12 Mei. Ketika orang tua Hery menatapnya, Prabowo
mengangkat Alquran ke atas kepalanya dan bersumpah bhw dirinya tidak
memerintahkan pembunuhan di Trisakti itu. Ayah almarhum Hery, Sjahrir
Muljo Utomo “yg juga seorang purnawirawan AD“ mengaku tak tahu pasti:
percaya atau tidak mempercayai sumpah Prabowo itu."
19 Mei 1998 Ribuan Mahasiswa Menduduki Gedung DPR.
20 Mei 1998, Tiga Tuntutan Wiranto Kepada Habibie
20 Mei 1998 Prabowo dan Habibie bekerja sama membujuk Soeharto agar mundur.
21 Mei 1998 09:00 WIB Presiden Soeharto Mengumumkan Lengser kePrabon lewat siaran televisi nasional dan meminta maaf kepada rakyat atas segala kesalahan dan kekurangan.
21 Mei 1998 Hampir Tengah Malam, Prabowo menagih jabatan KSAD yang sudah dijanjikan Habibie setelah dipecat dari jabatan Pangkostrad oleh Habibie.
Kutipan dari Asia Weeks: “Sore itu, Wiranto menyarankan kepada
Soeharto bhwa satu-satunya cara konstitusional transfer kekuasaan adalah
menyerahkan jabatan presiden itu kepada Wapres Habibie. Wiranto
kemudian mengajukan tiga tuntutan kepada Habibie. Yakni, dia tetap
sebagai panglima ABRI, lalu Habibie harus komitmen terhadap reformasi,
serta jabatan Prabowo harus diganti.”
20 Mei 1998 Prabowo dan Habibie bekerja sama membujuk Soeharto agar mundur.
Kutipan dari Asia Weeks: “…dalam pekan genting itu Prabowo dan
Habibie bekerja sama membujuk Soeharto agar mundur. Sebagai imbalan,
Habibie siap memberi Prabowo jabatan kepala staf Angkatan Darat (KSAD).”
21 Mei 1998 09:00 WIB Presiden Soeharto Mengumumkan Lengser kePrabon lewat siaran televisi nasional dan meminta maaf kepada rakyat atas segala kesalahan dan kekurangan.
21 Mei 1998 Hampir Tengah Malam, Prabowo menagih jabatan KSAD yang sudah dijanjikan Habibie setelah dipecat dari jabatan Pangkostrad oleh Habibie.
Kutipan dari Asia Weeks: “Hampir tengah malam setelah pengunduran
Soeharto, Prabowo muncul di Istana Kepresidenan dgn pasukan siap
tempur. Berbekal pistol otomatis dan beberapa truk pasukan Kostrad yg
sudah menanggalkan tanda resimennya, Prabowo menagih jabatan KSAD yg
sudah dijanjikan Habibie.”
Kutipan dari Asia Weeks: “Pada tanggal 28 Mei, saat Prabowo
ditugaskan sebagai pimpinan sekolah tentara di Bandung, ia mengatakan
tuduhan laporan bahwa ia mencoba kudeta itu adalah "sampah, sampah,
sampah."
04 Juli 1998 Wawancara Ita Fatia Nadia, Relawan Kemanusian, dengan Mingguan D&R, no.46, Th.XXIX, 4 Juli 1998.
Kutipan Wawancara: “Setelah Romo
Sandy mendapat kiriman granat, saya juga ditelepon suatu malam,
Katanya, “Mbak Ita kan sekeretaris II Romo Sandy di Tim Relawan. Apakah
tdk cukup dikirimi granat. Apa mau yg lebih dari itu?” Saya mencoba
berdialog, karena saya yakin dia punya atasan. Saya minta agar saya dan
Romo Sandy bisa dipertemukan dgn atasannya utk berdialog. Saya coba
yakinkan kepadanya bahwa yg kami lakukan murni dari hati nurani tanpa
ambisi politik sedikit pun. Telepon langsung ditutup. ”….. Dari Badan
Intelijen ABRI pun datang kemari dua orang. Mereka ingin meminta data
dengan alasan untuk menepis bahwa yg terjadi tidak benar. Mereka menyatakan,
bagaimana bisa masyarakat Indonesia melakukan ini semua. Mereka minta
agar kegiatan Tim Relawan dihentikan karena berita tsb berdampak jelek
di luar negeri.” SUMBER 01; SUMBER 02
16 Sept 1998 : Inpres 26/1998 oleh Habibie yg menghapus penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam kehidupan bernegara. SUMBER
28 April 2003: Peluncuran Buku “Bersaksi Di Tengah Badai” setebal
346 hlmn, Wiranto memberikan alasan mengapa tetap bertolak ke Malang
saat kerusuhan 14 Mei 1998.
30 Sept 2006 : Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Prabowo Sengaja Dikudeta oleh mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto. SUMBER
Kutipan hlmn 28 sbb:
LAPORAN LENGKAP MAJALAH ASIAWEEKS (Terjemahan) ADA DI BAWAH INI.
ASIAWEEK INVESTIGATION 24 Juli 1998
Kutipan di hlmn 32 , "Sebagaimana sudah saya katakan berkali-kali
bhw informasi yg benar janganlah diputarbalikkan. Keberangkatan saya
sebagai Panglima TNI ke Malang utk timbang terima PPRC adlh atas
permintaan Panglima Kostrad Letjen TNI Prabowo sendiri.... Bahkan, saya
juga sangat menyayangkan kalau kemudian ada yg mengatakan bhw Letjen
Prabowo Subianto yg waktu itu menjadi Panglima Kostrad telah meminta
saya membatalkan acara ini dgn cara menelepon saya berkali- kali.
Menurut saya, pernyataan yg mengatakan bhw saya ditelepon berkali-kali
ini rasanya aneh, sebab setiap telepon yg masuk selalu tercatat di
sekretaris pribadi atau ajudan. Kenyataannya, permintaan pembatalan ini
tak ada dalam catatan sekretaris pribadi atau ajudan saya...." SUMBER.
30 Sept 2006 : Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Prabowo Sengaja Dikudeta oleh mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto. SUMBER
11 Maret 2009 : PELUNCURAN “Perjalanan Seorang Prajurit PARA
KOMANDO”, oleh LetJend (Purn). Sintong Panjaitan bersampul hijau
setebal 520 hlmn,di Balai Kartini Jakarta,
dgn dihadiri oleh
sejumlah tokoh nasional., antara lain mantan Presiden Abdurahman
Wahid, Akbar Tandjung, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Salah
satu kutipan buku itu memperkuat dugaan masyarakat bhw saat itu ABRI
terpecah menjadi 2 golongan, Nasionalis dan Ijo (Islam).
Kutipan hlmn 28 sbb:
k”… Begitu powerfull-nya, Prabowo dapat menggagalkan keputusan rapat
Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Sempat tercatat
Wanjakti memutuskan Mayjen TNI SN Suwisma diangkat sebagai Komandan
Jenderal Kopassus, tetapi Prabowo memberikan masukan kepada Soeharto
bhw SN Suwisma tidak tepat utk menduduki jabatan itu, karena ia
beragama Hindu yg tidak sesuai dgn sebagian besar agama yg dipeluk
oleh anggota Kopassus. Akhirnya, pengangkatan Mayjen TNI Suwisma
dibatalkan, kemudian diganti oleh Mayjen Muchdi PR…. Menurut Sintong,
seandainya pengangkatan Suwisma tidak diintervensi, nasib Muchdi PR
tidak seperti searang ini.”
Kutipan dari buku ”Bersaksi di Tengah Badai” (Wiranto) thn 2003: hlmn 27 ada menyinggung hal tsb :
”…
pada saat saya menjabat Kasad, didsrkan suatu proses yg fair melalui
persidangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) di tingkat
Mabes ABRI telah diputuskan pengganti Danjen Kopassus (Mayjen Prabowo
Subianto) adlh Brigjen Suwisma (Mayjen TNI SN Suwisma, ketika sebagai
Panglima Divisi I Kostrad –pen). Namun keputusan itu sempat gagal,
ketika Mayjen Prabowo langsung menghadap Pak Harto utk memberikan
masukan lain mengenai calon Danjen Kopassus. Menurutnya, Brigjen Suwisma
tidak tepat karena beragama beda dgn mayoritas prajurit Kopassus (ini
menurut penjelasan Pak Harto kemudian kepada saya di lain
kesempatan). Selanjutnya, secara pribadi diusulkan Mayjen Muchdi PR yg
saat itu menjabat sebagai Pangdam di Kalimantan.” SUMBER
LAPORAN LENGKAP MAJALAH ASIAWEEKS (Terjemahan) ADA DI BAWAH INI.
SEPULUH HARI YANG MENGGUNCANG INDONESIA
"Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Tahu Malu dan Melindungi Segenap Warga Negaranya."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar